YLKI Klaim Konsumen Banyak Yang Keluhkan Meikarta

YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) mengaku bahwa pengembang Meikarta jadi pihak yang mana paling banyak diadukan oleh para konsumen perumahan kepada mereka sepanjang tahun 2019 kemarin. Anggota Tim Pengaduan YLKI, Rio Priambodo, berkata bahwa di sepanjang tahun 2019 kemarin pihaknya pasalnya mendapatkan laporan sebanyak 1.871 dari konsumennya. Dari total aduan itu, sebanyak 14,4% di antaranya ada hubungannya dengan sector perumahan.

Konsumen Meikarta Paling Banyak Mengeluh

Kemudian dari 14.4% itu, keluhan pada Meikarta menempati urutan yang paling tinggi dengan porsi 7,4% dari total aduan masalah property yang mana masuk ke YLKI. “Dari data kami, Meikarta ini masih tertinggi dalam kasus perumaha. Dengan nilai 7,4%,” ungkap Rio di kantornya pada hari Selasa (14/1) kemarin dilansir dari CNN Indonesia.

Menurut aduan yang diterima oleh YLKI, mayoritas konsumen itu melaporkan aduan atas pengembalian dana atau refund dari rumah yang sudah dibayarkan oleh mereka. Akan tetapi pembangunannya mangkrak. Menurut paparan dari Rio juga, kebanyakan konsumen telah mengajukan refund sejak tahun sebelumnya. Akan tetapi sampai dengan hari ini, refund yang diminta oleh para konsumen masih belum disetujui oleh pihak Meikarta.

“Data ini disebabkan ketika pembangunan mangkrak, refund (pengembalian dana) konsumen dipersulit. Konsumen sendiri telah mengajukan refund dari setahun yang lalu, namun sampai sekarang belum di-ACC,” imbuhnya lagi.

Sementara itu, Direktur Lippo Group, Danang Kemayan Jati, saat ia dimintai konfirmasi tentang pengaduan konsumen itu menyatakan bahwa dalam memberikan refundnya, pihaknya memang sangat berhati-hati. refund itu dierikan dengan syarat yang sudah ditetapkan toto togel online. “Semua refund asal sesuai dengan persyaratan selalu kami penuhi, jumlahnya tidak banyak, kalaupun masih ada ya tinggal tunggu jadwalnya saja,” ungkapnya.

Revisi Aturan

Pihaknya juga mendorong supaya Peraturan Menteri atau Permen soal PPJB (Perjanjian Peningkatan Jual Beli) direvisi segera agar masalha perlindungan konsumen pada sector perumahan dapat dijamin dan kasus seperti ini bisa diadukan terkait dengan Meikarta tak terulang lagi. “Ada baiknya ya pemerintah perluas Permen terkait dengan perluasan PPJB, jadi bisa meminimalisir kasus seperti ini,” ungkapnya.

Diketahui bahwa jumlah pengaduan konsumen yang mana masuk ke YLKI, salama tahun 2019 sebanyak 1/871 pengaduan. Tulus Abadi selaku Ketua Pengurus Harian YLKI, mengatakan bahwa dari jumlah itu terdiri dari 2 buah kategori. Kategori yang pertama adalah pengaduan kategori individual yang jumlahnya sebanyak 563 kasus. Sementara itu yang kedua adalah pengaduan kategori kelompok yang jumlahnya www.lintastoto.com sebanyak 1.308 kasus. Dari total kasusnya, masalah tentang perumaha mempunyai porsi ketiga paling besar, dengan jumlah pengaduan paling banyak 81 kasus secara total.

“Jika dielaborasi dala, 10 besar pengaduan konsumen, maka berikut ini urutan pengaduan konsumen per komoditas, yaitu perbankan 106 kasus, pinjaman online ada 96 kasus, perumahan 81 kasus, belanja online 34 kasus, leasing 32 kasus, transportasi 26 kasus, kelistrikan 24 kasus, telekomunikasi 23 kasus, asuransi 21 kasus, dan pelayanan public sebanyak 15 kasus,” tukasnya.

Belum lagi dengan adanya kasus Iwa Karniwa, Sekretaris Daerah Jawa Barat, yang didakwa menerima suap sebanyak Rp. 900 juta demi izin Meikarta ini. Nampaknya PR Pihak Meikarta tak Cuma masalah dengan KPK (Korupsi Pemberantasan Korupsi) saja melainkan juga dengan konsumen mereka. Tentunya danarefund yang diinginkan konsumennya bisa segera dikembalikan dan tidak berdalih ini itu dan lainnya saja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *