YLBHI Tentang Data Papua Ungkap Kedok Blusukan Jokowi dibuka Mahfud

Ketua YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Asfinawati, mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, bahwa data tahanan politik dan juga korban pembunuhan di Nduga, Papua, adalah sampah.

YLBHI Kritik Mahfud MD

Bagi dirinya, pernyataan Mahfud MD tersebut tak mencerminkan seorang pelayan public yang mana mestinya bertindak untuk kepentingan rakyat. “Masa’ data orang meninggal diperlakukan seperti itu, sampah, artinya akan dibuang,” ungkapnya dilansir dari CNN Indonesia.

Tak Cuma itu, Asfi juga melanjutkan bahwa pernyataan Mahfud MD juga dapat ditafsirkan bahwa aksi turun ke tengah warga atau yang lebih sering dikenal dengan blusukan, yang selama dilakukan oleh Presiden Jokowi itu Cuma pencitraan saja. “Mahfud ini juga menafsirkan tindakan Jokowi bahwa presiden dia tak akan baca. Padahal Jokowi saat mau jadi presiden selalu blusukan. Artinya, kalau pernyataan Mahfud benar,dia sehingga membuka kedok presiden kalau blusukan yang artinya mendengarkan keluhan rakyat hanya pencitraan saja,” imbuhnya togel hari ini.

Sebelumnya, pengacara HAM sekaligus aktivis yang berasal dari Papua, Veronica Koman mengaku bahwa ia telah menyerahkan dokumen yang memuat nama dan juga lokasi puluhan tahanan politik Papua dan identitas 243 korban tewas operasi militer yang terjadi di Nduga pada Jokowi lewat tim yang ada di Canberra, Australia.

Diketahui Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Australia hari Jumat (7/2) sampai dengan Senin (10/2). Kemudian Mahfud menyebutkan bahwa surat yang disampaikan tim Veronica tersebut belum tentu dibaca oleh Jokowi.

“Belum dibuka kali suratnya, kan ada dari orang banyak. Rakyat biasa juga suka kirim ke presiden. Kalau memang ada, sampah saja lah itu,” kata Mahfud dikutip dari CNN Indonesia, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2) kemarin.

Bahkan Dini Shanti Purwono, Staff Khusus Presiden Bidang Hukum pun membantah bahwa Presiden Jokowi telah menerima dokumen tersebut.

Selfie Jokowi

Veronica Koman kemudian menilai bahwa pernyataan Mahfud MD ini sebagai indikasi penegakan HAM yang buruk pada era Presiden Jokowi. “Boro-boro dapat keadilan, untuk diakui adanya pelanggaran saja pun tidak. Pernyataan ini memberikan sinyal makin suram penegakan HAM di era saat ini,” katanya dilkutip dari CNN Indonesia lewat pesan singkat hari Rabu (12/2) kemarin.

Walau demikian, Veronica mengaku bahwa ia tak kaget dengan pernyataan Mahfud itu mengingat rekam jejak darinya. “Mengingat beliau sebelumnya sudah pernah mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati rakyat yaitu bahwa taka da satu pun pelanggaran HAM di era Jokowi,” imbuhnya.

Menurutnya juga, dokumen itu sudah diterima secara langsung Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Canbera. Bahkan katanya, Jokowi juga sempat melakukan swafoto atau selfie dengan orang yang menyerahkan dokumen itu sesaat setelah keduanya bertemu. “Yang menyerahkan bahkan sempat selfie dengan Pak Jokowi, malah Pak Jokowi yang pegang HP-nya. Cuma kan kami tidak mau fokus di masalah gimik, kami mau fokus di subtansi yaitu soal data para korban ini,” ungkapnya lagi.

Ia juga mengklaim data tahanan politik Papua ini adalah data yang valid. Data yang sudah diringkas jadi pendek itu berasal dari kompilasi informasi pengacara-pengacara HAM dan juga aktifis yang menangani kasus-kasus di Papua. Sedangkan data korban di Nduga adalah data yang dikumpulkan koalisi relawan masyarakat sipil yang secara swadata membantu pengungsi-pengungsi, termasuk juga mendokumentasikan mereka yang meninggal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *